Presiden Mega dan SBY : Pembuat & Pembayar Setia Utang Najis

“Jika sebuah bangsa hanya memperhatikan harta, mengabaikan cita-cita, maka bangsa itu bukanlah bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan cita-cita, memelihara jiwa sekaligus raganya. Tetapi harta bukanlah yang utama. Sebab bukanlah harta yang memerdekakan bangsa

Soekarno

Soekarno

dan rakyat kita, melainkan jiwa, sekali lagi jiwa kita yang membaja, semangat kita yang membara yang membawa kita semua ke dalam kemerdekaan, maka Bangunlah Jiwa Rakyat Indonesia, Bangunlah Badannya untuk Indonesia Jaya” Petikan petuah Bung Karno kepada rakyat untuk bangkit berjuang dengan semangat penuh gagah berani melawan imperaliasme dan kolonialisme.

JAngan Sekali-kali MElupakan sejaRAH itulah yang dipesankan Bung Karno kepada rakyat Indonesia yang lebih dikenal sebagai “JAS MERAH“. Sejarah menunjukkan perjalanan bangsa. Baik atau buruk jejak sejarah merupakan bahan pembelajaran dan perenungan generasi saat ini dan mendatang. Kita memang harus mempelajari sejarah bangsa dengan baik, cermat dan benar. Tujuannya tidak lain tidak bukan mengenang jasa dan heroisme para pejuang sekaligus agar kita tidak jatuh pada lubang kesalahan yang sama.

***

Terjajahnya Kembali Indonesia Sejak 1967 hingga 20??

Sejak 1967, Negara Indonesia kembali terjajah oleh kekuatan asing dibawah sepengetahuan “keprabuan” Soeharto [Soekarno digulingkan CIA: Ver-Indonesia, Ver-Inggris]. Indonesia terjebak dalam perangkap penjajahan modern yakni penjajahan ekonomi dan mental. Saat itulah, pemerintah melegalkan “isi kebun negara” dijarah oleh korporasi asing dibawah naungan IMF, World Bank, IGGI (CGI), ADB, Paris Club, dan USAID serta diintai CIA, Amrik-CS. Kemandirian ekonomi kita dijerat dalam lingkaran setan – utang asing. Lembaga-lembaga perusak negara ini mendapat sokongan dari para ekonom neo-liberalisme-kapitalisme Indonesia yang dikenal seebagai “Mafia Barkeley“. Keprabuan nusantara tampak diam tidak bergeming dengan membiarkan lembaga asing “memancing” dengan “umpan” beracun disertai “kail” mematikan.

Selama 32 tahun, kail-kail inilah yang menjerat institusi, policy dan insan-insan yang memimpin di negeri yang “Gemah Ripa Loh Jinawi“. Inilah sejarah yang diungkapkan oleh John Pilgers dalam dokumentasinya “New Rulers of The World“. Pengungkapan sejarah yang memilukan ini juga dibongkar oleh seorang EHM (Economic Hit Man) John Perkins, atau Naomi Klein dalam bukunya “The Shock Doctrine : The Rise of Disaster Capitalism“. Keprabuan orde baru dengan virus korupsi, eksploitasi dan penipuan dalam lembaga-lembaga “atas nama rakyat” yang bersekongkol dengan korporasi asing akhirnya menampakkan boroknya dan dalam tempo yang singkat “menghancurkan” ekonomi, politik, keamanan negeri ini. Badai krisis menguncang 1997-1998 di kawasan Asia, dan Indonesia dengan kekayaannya hancur berkeping-keping, ekonomi terguncang dan utang membengkak yang luar biasa. Indonesia yang seharusnya menjadi bangsa dan negara kuat dengan kekayaan alam dan manusianya setelah 1/2 abad merdeka, rupanya lebih rentah daripada Filipina atau Thailand yang tidak se-”Gemah Ripa Loh Jinawi” Indonesiaku.

Titik nadir kehancuran Indonesia disambut gelombang reformasi berdarah yang hampir slip ke jurang revolusi jilid 2 pasca 1965. Gerakan reformasi ini berhasil meruntuhkan “keprabuan” orde baru yang sarat KKN. Reformasi 1998 diharapkan membangkitkan mental bangsa yang telah dididik menjadi inlander sejak 31 tahun silam oleh tangan penguasa dan pengusaha. Reformasi merupakan ajang perubahan mendasar sistem dan kebijakan negara dalam semua aspek meliputi ekonomi, hukum, politik, kebijakan luar negeri, sosial dan pendidikan. Namun cukup disayangkan bahwa kejatuhan “prabu” orde baru tidak diikuti reformasi yang sesungguhnya. Memang ada niat dan etikad baik perubahan dari arsitek pesawat terbang ‘Habibie‘ dalam masa-masa singkat pemerintahannya. Begitu juga penerusnya yakni Kiai yang berpikiran reformis, ‘Gus Dur‘. Namun, umumnya langkah-langkah mereka masih “abu-abu”. Dan ketika mereka mengambil langkah “putih”, usaha mereka kandas dibawah hujan musuh-musuh politik dan kepentingan “tidak terlihat”.

Dua “satrio” yang masing-masing menjabat tidak lebih dari 1.5 tahun relatif berhasil merintis beberapa pijakan reformis agar penerusnya menjalankan pemerintah yang lebih baik. Namun, ‘nasib’ berbicara lain. Bukan kebijakan yang lebih baik untuk menjalankan amanah reformis, namun rupanya ’satrio’ selanjutnya seorang putri Proklamator (Megawati) membawa babak baru Indonesia masuk yang saya katakan sebagai era “penjajahan” jilid ke-3. Di masa beliaulah, Indonesia tampak begitu lemah dalam urusan tawar-menawar dengan pihak-pihak asing seperti korporasi asing, Exxon, Freeport, IMF dan cs. Hal ini tampak dalam berbagai kebijakan seperti bidang ekonomi dan hukum yang menyebabkan kerugian anggaran yang luar biasa terutama aset strategis, BLBI maupun manajemen anggaran negara (APBN).

Mirisnya aksi yang “kurang” merakyat ini tetap dilakukan meskipun diprotes keras oleh Kwik Kian Gie, satu-satunya menteri Kabinet Gotong Royong (Kepala Bapenas) yang menolak keras agenda-agenda yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa dan negara. Tentu ini bukan kekeliruan Megawati sendirian, Menteri BUMN saat itu yakni Laksamana Sukardi, Menko Ekuin Prof Dorodjatun dan Menkeu Dr Boediono [sumber: IMF, ref] berkontribusi besar terhadap kebijakan yang sangat merugikan rakyat dan bangsa Indonesia pada November 2002. Saya tidak tahu apakah mereka dilandasi oleh “ketakutan”, “kegelapan” atau “ambil aman” dalam menghadapi kekuatan asing dan pemilik modal.

*** Tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan negara dan bangsa sekarang cenderung berada di titik nadir. Dengan berbagai alasan seperti krisis global dan kenaikan minyak dunia, jumlah masyarakat miskin secara absolut meningkat, jauh dari harapan, proyeksi dan janji RPJM 2005. Meskipun secara yuridis kita telah merdeka lebih 6 dekade, namun de facto-nya jumlah rakyat dalam kondisi “terpenjara” tidak kunjung “terbebaskan“. Sehingga fenomena “epidemi” pengangguran ada di mana-mana, rakyat kecil dan miskin mengurangi frekuensi makan menjadi 2 bahkan 1 kali per hari, busung lapar dan kurang gizi masih kerap terdengar di negeri yang kaya ini, angka putus sekolah serta berbagai penyakit ringan yang merenggut nyawa karena si sakit tidak punya biaya berobat. Inilah konspirasi, kegagalan dan dosa terbesar IMF, Bank Dunia, ADB CS yang disungkem-sungkem oleh para penguasa yang berpaham neo-liberalisme dan kapitalisme. Para penguasa bermental “IMF” secara tidak langsung mendukung korporatokrasi menjadikan Indonesia sebagai negara miskin dengan buruh (baca : budak dan kacung) murah.

Bagaimana para buruh pabrik dapat bekerja dan berpikir optimal, jika asupan makanan saja harus di”discount” (sehari cuma makan sekali atau maksimum 2 kali). Para buruh sejatinya tidak ada niat “discount porsi makan”, namun ini dikarenakan rendahnya gaji/penghasilan yang mereka terima. Lalu, bayi-bayi mereka yang harusnya mendapat susu dan gizi yang cukup, namum terpaksa tumbuh besar dalam keadaan gizi yang keropos. Gizi yang kurang menyebabkan pertumbuhan otak menjadi mandeg dan akhirnya secara bertahap kemampuan pikir mereka menurun. Kecerdasan anak yang menurun mengakibatkan ilmu pengetahuan dan moral yang diajari disekolah sulit diserap. [ref:4]

Dan pada akhirnya, anak-anak ini menjadi manusia yang tidak cerdas, tidak memiliki kemampuan memadai untuk survive dan berkompetisi. Ketika si anak (miskin) tumbuh dewasa dan harus mencari pekerjaan, kembali si anak tidak dapat berkompetisi dengan baik karena sejak awal si anak tersebut secara sistematis telah “dirancang” tidak cerdas, tidak kompetitif. Akhirnya pengangguran, buruh kasar, kacung atau budak -lah yang menjadi pilihan si anak bernasib sial yang tinggal di negeri yang kaya ini.

Pemerintah Indonesia memang aneh. Ketika buruh di negara Eropa mendapat hak yang memadai dari regulasi pemerintahnya, justru pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu mendukung inisiatif kepentingan asing dan kapitais untuk merevisi UU Tenaga Kerja dimana buruh dijadikan bak budak dengan gaji dan kesejahteraan yang ditekan. Padahal para buruh ini bekerja keras membesarkan perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki konglomerat dan si kaya. Bayangkan saja, gaji yang diterima si buruh ini dalam setahun tidak lebih besar dari biaya acara semalam untuk pesta ulang tahun anak konglomerat perusahaan itu. Inilah ketimpangan yang sangat mencolok. Inilah akibat globalisasi yang salah arah dan salah diadopsi oleh sebagian petinggi negara ini yang “menyembah pengusaha” daripada “membela keadilan rakyat”. Menjadi pertanyaan apakah ketimpangan dan ketidakadilan ini hasil dari kebijakan tempo dulu atau pemerintah saat ini ikut berkontribusi? [Riset John Pilgers :4]

***

Pemerintahan Megawati dan SBY : Babak Baru Utang Najis

“…Payments on Third World debt require more than $375 billion a year, twenty times the amount of foreign aid that Third World countries receive. This system has been called a “Marshall Plan in reverse,” with the countries of the Global South subsidizing the wealthy North, even as half the world’s population lives on less than $2 a day.” Steven Hiatt : As Games As Old As Empire Page 19 [source:3]

“…Pembayaran dari negara-negara Dunia Ketiga (negara miskin dan berkembang) berjumlah sekitar US$ 375 milyar per tahun atau 20 kali lebih besar dari jumlah uang yang diterimanya (dari negara-negara kaya). Sistem ini juga disebut Marshall Plan yang terbalik, dengan negara-negara dunia Selatan memberikan subsidi kepada negara-negara kaya di belahan Utara dunia, walaupun separuh dari manusia di dunia hidup dengan US$ 2 per hari.”

Tulisan ini merupakan akumulasi kekecewaan, kesedihan dan “pemberontakan” saya atas ketidakadilan yang terjadi dan melanda kepada masyarakat Indonesia sejak 450 tahun silam. Ketika kolonialisme Portugis yang disusul Belanda menjajah nenek moyang kita, para penjajah menjadikan leluhur bangsa Indonesia sebagai budak, kacung dengan memeras keringat, menitik darah, dan mengucurkan air mata dan nafas ketakutan. Mereka dipaksa bekerja, anak laki-laki dijadikan budak buruh, anak gadis jadi budak pemuas nafsu, dan sebagian diantara mereka dilatih sebagai kompeni lokal yang menjadi lintah dan parasit di negeri sendiri. Bayangkan bahwa negara kita yang kaya harus menderita terjajah selama 350 tahun oleh Belanda, 3.5 tahun oleh Jepang, dan meskipun secara yuridis kita telah merdeka, namun hampir 45 tahun sejak 1967 sebenarnya kita terjajah kembali dalam jebakan utang asing yang memiskinkan rakyat kita dan menjadikan jiwanya bermental inlander.

Sudah bergenerasi rakyat kita terjajah dan saya tidak menginginkan generasi mendatang saya tetap hidup dalam penjajahan ini. Melalui tulisan ini, lalu saya bangkit untuk menyampaikan satu permasalah krusial bangsa ini. Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang harus berani berdiri didepan seraya didukung segenap rakyat dari belakang untuk “menghentikan penjajahan ekonomi,politik, hukum” ini. Sudahkah para calon pemimpin negeri ini memiliki semangat perubahan, jiwa yang mengelora untuk berjuang melawan penjajahan baru ini (disebut sebagai neo-kolonialisme)? Adakah jiwa ini pada capres Capres Megawati atau SBY (terbaru JK) jika mereka terpilih menjadi Presiden 2009-2014. Sebelum melanjutkan panjang lebar, saya kurang percaya bahwa semangat tersebut sudah bersemayam dalam diri mereka dan akibatnya kondisi Indonesia kedepan sulit akan berubah. Hal ini disebabkan kedua sosok ini sudah menunjukkan bukti “kecanduan” terhadap kapitalisme, neo-liberalisme dan lebih patuh pada asing/pemilik modak ketimbang memperhatikan rakyat. Dan khusus artikel ini saya akan bahas mengenai kebijakan ekonomi finansial terutama utang negara dalam BLBI dan khususnya “Penjualan 97% saham BCA kepada konsorsium Farallon, Djarum, dan lainnya dengan harga banting” di era pemerintahan Megawati SP. Anda akan menemukan contoh kasus terbaik Marshall Plan di Indonesia yakni orang miskin mensubsidi orang kaya.

Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita telaah apa yang menjadi masalah penjualan saham BCA dan apa yang semestinya dilakukan pemerintah saat ini. Saya kutip sebagian dari tulisan pak Kwik Kian Gie sebagai berikut:

Pada akhir pemerintahan Megawati sebuah badan evaluasi independen di dalam tubuh IMF yang bernama Independent Evaluation Office mengakui bahwa IMF telah melakukan banyak kesalahan di Indonesia. Salah satu kesalahan yang paling mencolok ialah dengan ditutupnya 16 bank tanpa persiapan yang matang dengan akibat BLBI sebesar Rp 144 trilyun dari BI ditambah Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (red:dari pemerintah) sebesar Rp 430 trilyun beserta kewajiban pembayaran bunganya dengan jumlah Rp 600 trilyun. Jadi total seluruh beban adalah Rp 144 trilyun BLBI + Rp 430 trilyun Obligasi Rekap (OR) + Rp 600 trilyun beban bunganya, atau keseluruhannya menjadi Rp 1.174 trilyun. Kalau kurs dollar AS kita ambil Rp 10.000 per dollar, jumlah ini ekuivalen dengan 117,4 milyar dollar AS.

OR adalah surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dipakai untuk meningkatkan kecukupan modal dari bank-bank yang dirusak oleh para pemiliknya, tetapi sekarang menjadi milik pemerintah. Menjadinya milik pemerintah karena dalam keadaan darurat pemerintah harus menghentikan rush dengan BLBI. Karena BLBI yang dipakai oleh bank-bank swasta untuk menghentikan rush tidak mungkin dikembalikan, maka dana BLBI dikonversi menjadi modal ekuiti milik pemerintah. Sampai di sini OR merupakan injeksi dana oleh pemerintah kepada bank yang milik pemerintah, yang kejadiannya dalam keadaan darurat. Mestinya dan nalarnya, OR itu ditarik kembali sambil pulihnya bank-bank menjadi sehat kembali.

Tidak demikian yang dilakukan oleh pemerintah atas instruksi atau petunjuk IMF. Bank-bank milik pemerintah Indonesia yang di dalamnya ada surat tagihan kepada pemerintah (atau dirinya sendiri) dijual dengan harga murah kepada swasta, antaranya banyak swasta asing (red : seharusnya tidak boleh, dan dapat mengajukan banding pengadilan dan menolak putusan penjualan era Megawati). Contoh yang paling fenomenal tentang ketidak warasannya kebijakan pemerintah dalam bidang ini adalah penjualan BCA 97% dari BCA yang sudah milik pemerintah pada 14 Maret 2002. Di dalamnya ada OR atau surat utang pemerintah sebesar Rp 60 trilyun. IMF memaksa menjualnya kepada swasta dengan harga yang ekuivalen dengan Rp 10 trilyun. Jadi BCA harus dijual dengan harga Rp 10 trilyun, dan yang memiliki BCA dengan harga itu serta merta mempunyai tagihan kepada pemerintah sebesar Rp 60 trilyun dalam bentuk OR yang dapat dijual kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. (red:Jadi dalam transaksi tersebut, negara dirugikan 50 triliun). Baca juga ini.

Satu hari sebelum penandatanganan penjualan BCA kepada Farallon terjadi sidang kabinet terbatas tidak resmi selama tiga jam. Perdebatan sangat sengit. Sebelum tuntas, pada jam 18.00 Menko Dorodjatun menghentikan rapat, mengajak Meneg BUMN Laksamana Sukardi melapor kepada Presiden Megawati bahwa penandatanganan penjualan keesokan harinya dapat dilakukan. Dalam rapat tersebut hanya Kwik Kian Gie yang menentang sangat keras. Yang lainnya menyetujui (red : siapa saja peserta sidang kabinet terbatas yang dipimpin Mega? Apakah SBY, JK, Boediono tidak hadir dalam sidang itu atau hadir dan milih diam?)

Buat saya masih merupakan pertanyaan besar, apakah semua utang dalam negeri yang diciptakan oleh IMF beserta kroni-kroninya itu sebuah kesengajaan ataukah sebuah kebodohan? Besarnya utang dalam negeri yang diciptakan dalam hitungan minggu jumlahnya lebih besar dari utang luar negeri yang diakumulasi selama 32 tahun. Adapun utang luar negeri pemerintah, saldonya pada saat ini sekitar 80 milyar dollar AS, tetapi selama 32 tahun jumlah yang telah dibayarkan berjumlah sekitar 128 milyar dollar AS.

Catatan : Kwik Kian Gie pada masa itu menjabat sebagai Kepala Bappenas. Namun usahanya kandas seperti beliau utarakan di koraninternet dan saya rangkum di Biografi Kwik Kian Gie

***

Dari kasus penjualan 97% saham BCA (51% nya kepada Farallon), jelas pemerintah Megawati keliru. Jika bukan keliru, apakah (maaf) “mata terlalu “matanya terlalu gelap” atau

Capres Megawati

Capres Megawati

memang mental inlander yang mempercayai semua “ajaran sesat” IMF serta praktik kebijakan yang korup? Perlu saya tekankan disini bahwa pada awalnya, OR ini hanya sebagai instrumen penyehatan saja. Bila Banknya sudah “sehat”, OR tersebut dapat ditarik kembali. Dan sejak 1999, tiap tahun negara menggangarkan 7 triliun untuk membayar bunga OR BCA tersebut. Namun, ketika sudah sehat dan bebas dari kredit macet (tahun 2002), atas desakan ‘ghost” IMF, bank-bank rekap itu harus dijual bersama obligasi bernilai puluhan triliun dengan harga cuma 10 triliun. Artinya dengan 5 triliun oleh konsorsium Farallon (AS), Djarum dan 5 triliun sisanya oleh beberapa buyer saham BCA, mereka berhasil memperoleh bank swasta terbesar di Indonesia (15 juta nasabah, 700-an cabang, 1800 ATM), ditambah OR senilai Rp 58 triliun. Kebijakan seperti apakah ini? Apakah salah Megawati? Megawati bukanlah seorang ekonom, itu pasti dan mungkin Mega keliru. Tapi, apakah seorang Prof Dorodjatun sebagai Menko, Dr Boediono sebagai Menkeu tidak tahu bahwa tindakan ini akan merugikan negara dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat?

Pada tanggal 13 Maret 2002, sehari sebelum bank BCA dijual Farallon Capital Partners bersama Djarum [14 Maret 2002] , rapat kabinet yang dipimpin oleh Megawati sebenarya tidak mengagendakan penjualan BCA. Agenda rapat penjualan BCA baru muncul siang hari setelah rapat kabinet, ketika para menteri ekonomi berinisiatif mengadakan rapat terbatas di Gedung Departemen Kesehatan di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said, Jakarta. Di rapat itu Kwik Kian Gie yang menjadi Kepala Bappenas berdebat dengan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, Meneg BUMN Laksamana Sukardi dan Menkeu Boediono. Tiga menteri itu menyetujui agar BCA segera dijual sementara Kwik tidak setuju. Alasan Kwik kalau BCA harus dijual, maka obligasi rekap pemerintah di BCA harus terlebih dulu dikeluarkan. Hal itu penting, karena dalam pandangan Kwik, semua obligasi itu hanya digunakan sebagai instrumen bukan obligasi yang sebenarnya. Obligasi rekap adalah salah satu klausul letter of intent yang disodorkan oleh Dana Moneter Internasional, IMF kepada Indonesia. Namun rupanya setelah bank-bank itu sudah sehat dan bebas dari kredit macet, IMF mendesak bank-bank yang sudah sehat itu termasuk BCA harus dijual bersama obligasinya.

Dan akibat kekeliruan tersebut, sejak 2003 hingga 2009 ini, baik pemerintah Mega maupun SBY dengan begitu (maaf) “bodoh” membayar utang obligasi rekap beserta bunganya dari anggaran rakyat. Bukan hanya BCA saja, hal yang keliru bagi keadilan rakyat ini pun terjadi pada Bank Danamon, Bank Permata, Bank Niaga dan bank-bank yang ’sakit’ di era krismon yang jika ditotalkan semuanya mencapai 1174 triliun. Dan perlu dicatat bahwa “sakit”-nya Bank-Bank tersebut di tahun 1997-1998 karena manajemen dan praktik korup bergentangan di tubuh lembaga keuangan tersebut maupun BI dan pemerintah. Dengan menerima resep mentah-mentah dari IMF (meskipun ada Kwik Kian Gie yang mengingatkan dengan keras), tanpa disadari pemerintah Megawati telah menyulap utang milik swasta (private debt) menjadi utang publik (public debt) tidak kurang 600 triliun. Diubahnya utang swasta menjadi utang publik besar membawa konsekuensi yang besar. Ironisnya, setelah menggelontorkan dana segar Rp 144 triliun dan bersusah payah dengan uang rakyat membenahi puluhan bank sakit, pemerintah bukannya menuai hasil dan pujian, tapi malah mendapat tambahan utang ajaib Rp 430 triliun dan bunganya Rp 600 T. Hebatnya lagi obligasi rekap segede gunung itu berbunga pula sekitar 12.5%.

[Untuk kasus BCA] Padahal dengan obligasi sebesar 58 triliun saja, yang menjanjikan penerimaan bunga Rp 7 triliun/tahun, maka dapat dipastikan dalam 2 tahun Farallon sudah balik modal dan melaba Rp 4 triliun (disertai surat berharga OR 58 triliun). Itulah “subsidi” yang harus dikeluarkan pemerintah buat konsorsium Farallon-Djarum yang sudah mau membeli BCA dengan harga obral….. Bahkan seandainya BCA tidak ikut dijual (aset seperti nasabah, cabang dan ATM BCA tidak dijual). Artinya pemerintah cuma menerbitkan obligasi atau SUN senilai Rp 58 triliun dengan bunga tetap 12,5% setahun, lalu menjualnya (hanya OR) seharga Rp 10 triliun, itu pun sudah terlalu murah. Apalagi bila pembeli obligasi tersebut masih mendapat bonus bank swasta terbesar di Indonesia pula. Sementara mantan petinggi BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) mendapat posisi direktur atau komisaris di bank-bank OR yang telah diobral itu, getahnya terus membaluri rakyat dan pemerintah Indonesia. Soalnya sejak itu para pemilik baru bank rekap tersebut (BCA, Bank Danamon, Bank Permata, dan lain-lain) mesti disubsidi lewat APBN. Ishak Rafick : Catatan Hitam 5 Presiden Indonesia (halaman 38)

Selain utang rekap sebesar Rp 430 triliun dengan bunganya Rp 600 triliun, rakyat juga harus membayar utang luar negeri yang USD 137 triliun selama 32 tahun. Sebagian besar utang tersebut secara hati nurani, hukum maupun kebenaran tidak layak dibayar oleh negara apalagi dibayar dari uang pajak rakyat. Warisan utang sebesar itu memang bukan kesalahan SBY. Tapi ingat, sebagai presiden yang dipilih langsung dari rakyat seharusnya SBY dapat memperjuangkan kepentingan rakyat apalagi dalam kampanye menjanjikan perubahan dan dalam 2009 mengatakan berjuang untuk rakyat? Rakyat mana pak? Rakyat Amerika? Rakyat yang memiliki saham-saham Bank Rekap? Rakyat yang memiliki modal besar?

Inilah jejak hitam pemerintah sebelumnya (Megawati) dan ternyata diwarisi bahkan dirawat dengan baik oleh presiden kita saat ini, SBY. Bukankah presiden SBY memiliki akal sehat untuk menyeleksi : mana utang yang perlu dilunasi, mana yang harus ditolak dan manapula yang dikurangi secara bertahap. Sejak tahun 2004 hingga 2009 ini, pemerintah tampak tidak melakukan apa-apa terhadap penistaan hukum dan utang era Megawati yang seharusnya tidak boleh dibayar oleh uang rakyat/negara. Parahnya lagi, untuk mensubsidi orang kaya (pemilik saham bank-bank rekap), pemerintah justru menarik utang luar negeri serta meningkatkan utang dalam negeri. Dan tercatat, selama 4.5 tahun jumlah utang negara meroket drastis dari 1275 triliun menjadi 1667 triliun. Sebagian besar utang tersebut digunakan untuk membayar utang najis (odious debt).

Capres SBY

Capres SBY

Dengan sistem kebijakan pemerintah saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya menjadi semakin kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan. Pada saat yang sama, rakyat yang tidak ikut melakukan kesalahan dan tidak pernah menikmati utang, harus membayar minyak/BBM, listrik dan air yang mahal, agar negara bisa membayar utang (baca: subsidi kepada pengusaha kaya dan asing).

Begitu juga utang luar negeri. Ketika Bank Dunia mengakui bahwa setiap tahun 30% utang luar negeri Indonesia bocor alias dikorup atau tidak digunakan untuk membangun, sudah seharusnya pemerintah mengirim utusan terhandal dalam kabinet menuntut penghapusan 30% utang luar negeri yang sama sekali fiktif, manipulatif, bahkan sangat najis. Tapi, pemerintah tampaknya takut bertarung di forum-forum IMF, World Bank, Pairs Club, ADB, USAID, Japan. Apakah tidak ada orang Indonesia secerdas elit Nigeria atau Argentina yang berhasil menakluklan IMF dan Bank Dunia? Sekali lagi, bukan tidak ada orang Indonesia yang cerdas, namun tampaknya hal ini dikarenakan mental pemimpin negeri lempeng terhadap kekuatan asing tapi sangat keras terhadap rakyat kecil (mengapa harus mengorbankan rakyat??). Baik 30% utang luar negeri maupun utang domestik 430 triliun + bunganya sekitar 600 triliun jelas-jelas merupakan utang busuk/najis yang seharusnya diperjuangkan para pemimpin negeri ini untuk dihapuskan dari daftar utang negara. Segala bentuk utang najis dan busuk harus dihapuskan atas nama rakyat Indonesia. Karena toh…pemerintah sebenarnya tidak pernah berutang pada bank-bank domestik yang telah berpindah tangan ke asing itu, tak pernah pula ada dananya, apalagi mengambil manfaatnya.

Tapi fakta berbicara lain. Pemerintah SBY tetap tega membayar utang najis tersebut tanpa melakukan upaya hukum sedikitpun untuk membatalkan utang najis tersebut. SBY berkilah seperti kata Mulyani ataupun Boediono, “Jika kita tidak membayar utang, citra bangsa kita akan jelek di mata dunia“. Harusnya SBY menempatkan posisi utang pada tempatnya. Jika semuanya adalah utang yang real (utang rakyat), rakyat Indonesia dengan segenap “pride“nya harus membayarnya dengan keringat, namun ingat sebagian besar utang tersebut bukanlah utang yang real, tapi utang yang koruptif dan utang para bankir dan obligor yang sedang hidup di rumah mewah di pulau Temasek.

Meskipun reformasi sudah bergulir 10 tahun, namun pemerintah masih “setia” mengeluarkan kebijakan privatisasi dengan utang segudang. Dan ini masih dilakukan di tahun 2009 yakni melalui UU 41 tahun 2008 tentang APBN 2009 [source:5] sebagai berikut :

  • Dengan tetap men’dewa’kan saran kepentingan lembaga asing, maka pemerintah berencana melakukan privatisasi BUMN sebesar Rp 500 miliar dengan alibi-alibi neo-liberalisme.
  • Demi men’subsidi’ pengusaha asing dan lokal pada berbagai sektor, pemerintah tega menerbitkan surat berharga negara dengan netto Rp 54.7 triliun. (Total surat berharga dikurangi cicilan bunga surat berharga dan pay back)
  • Menambah utang negara sekecil-kecilnya Rp 52,1 triliun dengan rincian 26,4 triliun pinjaman program dan 25,7 triliun pinjaman proyek. Dan bisa dibayangkan, hanya berapa % uang cash yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia.
  • Demi menjalankan amanat neo-liberalisme dan diplomasi buruk, negara harus membayar utang luar negeri Rp 61,6 triliun. Padahal rakyat sedang mengalami krisis global. Sekali lagi tidak ada niat pemerintah melakukan diplomasi seperti dilakukan negara Afrika yakni Nigeria atau Amerika Latin yakni Argentina.

Berdasarkan rencana pemerintah dalam APBN 2008 (UU 45 tahun 2007), atas saran IMF, World Bank dan sejumlah kepentingan asing, Pemerintah SBY-JK menargetkan privatisasi sebesar Rp 1,5 triliun, utang dalam negeri netto (utang-bunga) sebesar Rp 91.5 triliun, utang luar negeri 42.9 triliun serta pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri sebesar Rp 59,6 triliun. Dan selama 4.5 tahun menjabat, pemerintahan SBY “berhasil” menambah utang Indonesia dari 1275 triliun menjadi 1667 triliun. Prestasi yang cukup “bagus” dalam berutang.

Jika Presiden Reformis dan Pro Rakyat untuk Bangsa dan Negara

Presiden RI adalah orang yang dipilih sekaligus memegang amanah untuk menjalankan pemerintahan yang membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jika terjadi ketidakadilan, maka pemimpinlah yang berdiri di depan dan mengajak seraya memimpin segenap rakyat untuk melawan ketidakadilan, kejahatan, ketidakbenaran. Inilah presiden reformis yang kita butuhkan saat ini, presiden yang berani mengambil kebijakan yang benar, bukan mendukung kebijakan “hungry ghosts”, kebijakan yang menginjak-injak harkat martabat dan kebenaran bangsa ini.

Pemimpin reformis tidak takut citranya buruk di mata Amerika Serikat, IMF, World Bank, Paris Club, CGI, WTO selama ia tetap membela kebenaran dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia yang mayoritas miskin dan berpendidikan rendah. Jika saja pemimpin saat ini bermental reformis dan pro-rakyat, maka salah satu kasus yang saya ungkapkan tidak perlu saya uraikan sepanjang ini, tidak perlu saya kritisi se’pedas’ ini, dan tentunya saya apresiasi dan contohi gaya kepemimpinannya. Karena semestinya rakyat meniru gaya kepemimpinan presiden kita. Tapi, maaf…mental “gelap” dari seorang pemimpin tidak pantas untuk kita tiru, tidak layak untuk kita sanjung, tidak rasional untuk kita dukung dan lanjutkan.

Jika pemimpin lebih menjaga “muka” didepan asing, maka kondisi Indonesia saat ini maupun masa depan sudah dapat dipastikan memburuk. Dan selama 3 tahun pemerintah Megawati yang diteruskan 4.5 tahun pemerintahan SBY, mereka secara langsung ataupun tidak langsung membiarkan kebodohan dan ketidakadilan tersebut berjalan. Inilah paradigma dan sistem pemerintah yang sama sekali tidak melakukan perubahan berarti, dan dashyatnya lagi masyarakat banyak tidak mengetahuinya dan bahkan dengan (maaf) membabi buta mendukung ketidakadilan dan kebodohan tersebut.

Buat pemerintah membiarkan kebodohan dan ketidakadilan tersebut berjalan, tentunya jauh lebih ringan dan aman. Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana kabinet-kabinet sebelumnya, tinggal mengalokasikan “upeti” seratus triliun lebih rupiah untuk membayar cicilan utang luar negeri, plus bunganya, serta utang dalam negeri hasil sulapan IMF dan bunganya. Tahun 2004, misalnya, Kabinet Gotong-Royong Mega-Hamzah telah membayar utang pokok dan bunga utang dalam negeri dan luar negeri sebesar Rp 139,4 triliun. Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK, yang kala itu baru terbentuk, telah membayar Rp 126,3 triliun pada 1005; cicilan utang pokok Rp 61.6 triliun dan bunga Rp 64,7 triliun…. Ishak Rafick : Catatan Hitam 5 Presiden Indonesia (halaman 43)

***

5 tahun lagi Indonesia harus Sengsara

Dari salah satu uraian mengenai mekanisme kebijakan ekonomi dan anggaran oleh pemerintahan Megawati dan SBY, mari seluruh elemen masyarakat bangkit dan sadar. Sudah benarkah arah reformasi yang dibawah oleh para pemimpin negeri ini? Sampai kapankan kita harus membiarkan pemerintah dengan enteng membayar utang demi men-”subsidi” para pemilik modal kaya agar semakin kaya, sementara rakyat kecil harus menggigit jari, mengencangkan pinggang dan harus membayar BBM dan listrik yang mahal?

Namun, saya cukup pesimis karena mayoritas masyarakat kita masih menginginkan kebodohan dan ketidakadilan seperti kebijakan ekonomi dilanjutkan dalam 5 tahun kedepan. Apalagi bursa pilpres 2009 hanya diisi tokoh-tokoh seperti SBY, Mega, Jusuf Kalla yang mana mereka terbukti selama memerintah tidak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mengembalikan hak rakyat dari utang najis. (saya tidak tahu, apakah kasus BCA itu merupakan kebijakan yang keliru, koruptif, atau penakut, atau juga ketiga-tiganya?).

Seyogianya, masyarakat harus sadar bahwa kita sangat membutuhkan tokoh/pemimpin yang akan berdiplomasi maupun secara hukum memperjuangkan segala bentuk kekeliruan yang dilakukan oleh para pemimpin terdahulu di era 2001 hingga 2009 (Mega-Hamzah dan SBY-JK). Semestinya masyarakat yang terlalu men’dewa’kan dua sosok (sekarang sudah jadi 3 sosok, dan pilihannya memang 3) pemimpin 2001-2009 sebagai capres 2009-2014 harus berpikir kembali dengan jiwa yang sehat dan jernih. Karena kedua sosok ini terbukti tidak memperjuangkan utang najis dan perombakan sistem ekonomi liberalis-kapitalis yang lebih baik. Mereka tidak mampu (atau mau) menyewa dan mencari lawyer unggul, diplomat handal yang mampu menundukkan bentuk ketidakadilan utang najis/busuk dan sistem ekonomi. Bukankah banyak pengacara kita yang mampu memenangkan persidangan terdakwa yang salah menjadi bebas dan benar? Masa’ cuma membela benar agar benar tidak bisa?

Mau tunggu berapa puluh tahun lagi sih agar Indonesia yang telah diinjak-injak oleh kekuatan asing dan kapitalis-korporasi bisa berdiri dengan kaki tegap? Dan lucunya…dan lucunya…dan lucunya….hampir semua politisi partai yang mengklaim “cerdas”, “bersih” atau “membela rakyat” malah mendekatkan barisan pada kedua sosok yang terbukti tidak memperjuangankan penghapusan utang najis/busuk sementara membiarkan masyarakat bertambah miskin ketika menaikkan 126% BBM pada tahun 2005.

Dan saya harus puas seraya sedih bahwa selama 5 tahun kedepan mayoritas rakyat Indonesia harus rela menjadi budak atau kacung dari ketidakadilan ekonomi dan utang negara, karena rakyat akan memilih sosok-sosok lama sebagai presiden di negara yang kaya raya ini. Hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas masyarakat kurang mengetahui informasi dan fakta fundamental mengenai ketidakadilan ekonomi bangsa ini. Dan tampaknya pada pilpres 20089 ini, rakyat Indonesia tidak mampu memilah pemimpin pemberani dan cerdas seperti pemimpin Nigeria, Argentina, Venezuela, Iran, China atau Brazil……..

Memang pilihan perubahan negeri ini ada ditangan rakyat. Perlukah kita mendukung Megawati kembali untuk jadi Capres 2009 dengan segala “keliru” (bahasa halus untuk bodoh/koruptif/ketakutan pada asing) pada masa pemerintahannya? Perlukah kita mendukung “Lanjutkan” pada SBY (JK) untuk jadi Capres 2009 dengan segala “keliru” juga? Apakah rakyat Indonesia tidak menggunakan nalar untuk berpikir lebih panjang dan membiarkan pemerintah mensubsidi orang kaya (dengan membayar utang najis/busuk) dari uang pajak dari mayoritas rakyat miskin? Atau, nurani rakyat kita telah hilang? Atau Indonesia terus berputar dan terjebak “the dark age“?

Bangkitlah jiwa bangsaku. Bangkitlah dari kebodohan dan ketidakadilan. Bukan dengan ampas harta negara (BLT) yang kita terima lalu kita memilih. Yang lebih kita butuhkan adalah pencerahan jiwa atas semua kebenaran dan keadilan. Sekali jiwa kita bangkit dengan keadilan dan kebenaran, semangat kita yang membara yang membawa kita semua ke dalam kemerdekaan; kemerdekaan dari kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan. Maka Bangunlah Jiwa Rakyat Indonesia, Bangunlah Badannya untuk Indonesia Jaya.

Harapan

Dari tulisan ini saya harapkan ada elit parpol atau anggota dewan yang terpilih 2009-2014 mau membisikkan perubahan pada capres-capres ini. Dan karena kemungkinan besar pemenang pilpres adalah Pak SBY, maka saya harapkan terutama elit partai Demokrat untuk mau berubah paradigma serta mengabdi negeri ini tulus minimal mengusahakan upaya hukum dan diplomasi mengenai utang najis/busuk baik dalam negeri maupun asing. Begitu juga elit-elit partai lain di Senayan, saya hanya titipkan untuk menegakkan kembali martabat bangsa dengan berani mengatakan TIDAK pada utang najis. Tolak persetujuan anggaran puluhan triliun untuk mensubsidi orang kaya dengan membayar utang najis dan luar negeri yang korup. Tentu hal ini membutuhkan daya pikir, usaha dan kerja keras. Dan memang itu semestinya tugas anda di Senayan.

Bandung, 17 April 2009 by ech for the better our nation

Saya mohon maaf atas penggunaan kata-kata yang “keras” dalam bahasa tulisan ini. Saya tidak mengharapkan berbagai pihak tersinggung dan marah dengan tulisan saya ini. Karena pada hakikatnya, saya sangat miris bahwa kebenaran, keadilan, dan kemandirian bangsa ini kembali runtuh. Saya sedih dan barangkali marah atas ketidakadilan pembengkakan utang yang membebani anak-cucu kita mendatang hanya untuk mensubsidi orang kaya di negeri ini maupun pemodal asing. Dan tulisan ini khusus dibuat agar masyarakat kita lebih bijak, rasional dan bertanggungjawab atas perjalanan bangsa ini. Dan alangkah baiknya, jika ada pemimpin di negeri ini membaca atau mendengar realitas ini, kemudian berupaya menegakkan kebenaran ini. Dan yang pasti, saya akan mendukung dengan segenap pemikiran dan tenaga saya. Jangan Sekali-Sekali Melupakan Jejak Sejarah Bangsa Ini!

( dari nusantaranews.wordpress.com )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: